Bupati Jember, Gus Fawait, menemukan fakta mengejutkan saat melakukan peninjauan lapangan di kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya di wilayah Kecamatan Gumukmas, Senin (25/5/2026). Di tengah status pesisir selatan sebagai salah satu kantong kemiskinan daerah, kawasan tersebut justru dipadati oleh aktivitas ekonomi berskala besar berupa tambak udang yang mayoritas tidak berizin alias ilegal.
Inspeksi mendadak (sidak) ini dilakukan Pemkab Jember bersama jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk memetakan potensi ekonomi dan wisata di sepanjang garis pantai selatan Jember.
Gus Fawait menyayangkan keberadaan tambak-tambak udang ilegal tersebut. Menurutnya, aktivitas usaha padat modal itu berjalan tanpa memberikan dampak positif maupun kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup di sekitarnya.
“Ini menjadi sebuah ironi yang mendalam bagi kita. Kawasan ini masuk dalam peta sentra kemiskinan, namun di sisi lain banyak aktivitas tambak udang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Mereka meraup keuntungan tanpa berkontribusi pada kesejahteraan warga sekitar,” sesal Gus Fawait.
Merespons temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah tegas dengan segera membentuk tim gabungan khusus. Tim ini akan melibatkan Satgas Pengentasan Kemiskinan serta tim penataan ruang untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin usaha di pesisir pantai.
Penyisiran dan penertiban ini tidak hanya berhenti di Kecamatan Gumukmas, melainkan akan menyisir seluruh garis pantai selatan Jember yang merupakan terpanjang kedua di Jawa Timur, mulai dari wilayah barat di Kencong, Puger, hingga ke wilayah timur.
Untuk memperkuat legalitas langkah ini, Pemkab Jember akan mengintegrasikan kawasan pesisir ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini sedang difinalisasi di tingkat kementerian.
Di sisi lain, Gus Fawait membawa kabar baik mengenai kelanjutan proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS). Setelah melalui proses lobi ke pemerintah pusat, pengerjaan infrastruktur vital ini dipastikan kembali berjalan pada tahun 2026. Dengan estimasi anggaran mencapai Rp3 triliun hingga rampung pada tahun 2029.
“Seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ini ke depan harus legal dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi dengan TNI AL, kita juga ingin memperkuat kehadiran negara untuk menjamin rasa aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkas Bupati.
