Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memperkuat komitmennya dalam mengawal penyusunan regulasi di Kabupaten Jember. Hal ini ditegaskan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, saat melakukan kunjungan kerja untuk memastikan setiap Peraturan Daerah (Perda) yang lahir memiliki fondasi hukum yang kuat dan berkualitas, Jumat (10/4/2026).
Bertempat di Aula Bawah Timur Kantor Pemkab Jember, kunjungan ini disambut langsung oleh Pj. Sekda Akhmad Helmi Luqman beserta jajaran pimpinan OPD terkait.
Haris Sukamto menekankan bahwa fokus utama pendampingan kali ini adalah penyusunan naskah akademik. Ia mengingatkan bahwa dokumen ini merupakan instrumen vital, bukan sekadar pelengkap administrasi, agar substansi hukum yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat.
“Semuanya harus diawali dengan perancangan yang matang. Pokok-pokok pikiran dalam perancangan ini harus tepat agar fungsi substansi dari Perda tersebut terpenuhi sepenuhnya demi menjamin kepastian hukum warga,” ujar Haris.
Menariknya, meski secara teknis tugas Kemenkumham berakhir pada tahap harmonisasi, Haris menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan regulasi hingga ke pembahasan politik di tingkat DPRD.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga agar substansi peraturan yang telah disusun tidak terdistorsi atau “terpotong-potong” oleh kepentingan politik yang berlebihan saat proses sidang di dewan.
“Kami berharap proses ini tetap on the track. Saat masuk ke ranah politik di DPRD, pemerintah daerah sebagai penggagas harus mampu mempertahankan substansi agar hasilnya utuh dan kepentingan politiknya tidak terlalu mendominasi,” tegasnya.
Kemenkumham Jatim turut mengapresiasi sinergi aktif yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Jember selama proses penyusunan regulasi. Semangat kerja sama ini dinilai menjadi modal penting agar setiap produk hukum di Jember memiliki payung hukum yang kuat dan siap dilaksanakan oleh pihak manapun.
Ke depan, Kanwil Kemenkumham Jatim berencana menjalin komunikasi intensif dengan pihak legislatif di Jember guna memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
