Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama pembangunan periode 2026–2027. Untuk mencapai target tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan dalam Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (09/03/2026).
Satgas tersebut akan bekerja menggunakan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat desil satu hingga desil empat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, yang hadir dalam forum tersebut menekankan pentingnya keselarasan program daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
“Pembangunan tidak bisa berdiri sendiri. Capaian di Jember adalah bagian dari keberhasilan Jawa Timur dan Nasional. Fokus tahun 2027 adalah akselerasi ekonomi melalui produktivitas investasi dan industri,” ujar Imam.
Kebijakan ini dituangkan dalam sembilan program prioritas Nawabakti Satya Jawa Timur, meliputi. Jatim Sejahtera untuk percepatan pengentasan kemiskinan, Jatim Kerja untuk perluasan lapangan kerja berkualitas, Jatim Akses untuk penguatan konektivitas infrastruktur, Jatim Agro untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, Jatim Cerdas dalam penguatan pendidikan, Jatim Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan, Jatim Berkah terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, Jatim Harmoni untuk menjaga kehidupan sosial yang inklusif, serta Jatim Lestari yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan hidup.
Dalam laporannya, Imam menyoroti sejumlah indikator ekonomi Jember yang menunjukkan performa positif, Pertumbuhan Ekonomi Jember mencatat angka 5,47%, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur (5,33%) dan nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berada di angka 3,07%, jauh lebih rendah dibanding TPT Jatim (3,71%) dan nasional (4,74%). “Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan sudah mulai berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Imam.
Meski demikian, Pemkab Jember masih menghadapi tantangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 71,57. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan IPM di masa mendatang.
Imam Hidayat juga menyoroti persoalan stunting yang memerlukan penanganan lintas sektor, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pendidikan, kesiapan keluarga, serta tingginya angka pernikahan usia dini. “Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh dan kesiapan orang tua. Jika pasangan belum siap membangun keluarga, dampaknya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Selain itu, forum ini merekomendasikan pengembangan wilayah selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi tembakau cerutu Jember juga diproyeksikan tetap menjadi komoditas unggulan ekspor di pasar internasional.
“Tembakau Jember ini salah satu yang bertahan hingga sekarang di pasar dunia. Dulu pesaingnya adalah Deli di Sumatera Utara, tetapi kini Jember menjadi salah satu pemain utama,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jember, Gus Fawait menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi langsung melalui program “Bunga Desaku” (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan). Program ini berfungsi sebagai ruang dialog sekaligus sarana pengendalian inflasi melalui distribusi paket sembako dan sosialisasi layanan kesehatan gratis (UHC).
“Kita akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program pemerintah sekaligus strategi pengendalian inflasi. Dalam beberapa kegiatan, masyarakat yang hadir akan diberikan paket sembako sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga dan daya beli warga. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penyebaran informasi program layanan publik seperti layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) hingga ke tingkat desa.
