Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi secara masif. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam forum nasional Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta.
Menurut Iwan, langkah Pemkab Jember dinilai layak menjadi contoh nasional karena fokus memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran. Ia menilai persoalan utama pengentasan kemiskinan bukan hanya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih bantuan.
Sementara itu, Bupati Jember Gus Fawait menegaskan pengentasan kemiskinan harus dibangun berdasarkan data riil masyarakat. Pemkab Jember kini mengembangkan pola intervensi berbasis data mikro by name by address atau BNBA agar bantuan dari pemerintah maupun CSR benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8 ribu lebih warga berhasil keluar dari kategori miskin. Meski begitu, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216 ribu jiwa.
Dalam proses verifikasi data, lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan faktual terhadap kondisi masyarakat. Hasilnya, ditemukan ribuan data tidak valid, mulai warga yang telah meninggal dunia hingga warga yang sudah pindah keluar daerah namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Pemkab Jember menilai pembaruan data secara langsung menjadi langkah penting agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
