Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah preventif besar-besaran untuk mengawal kualitas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui instruksi langsung Bupati Jember, Pemkab menggelar kegiatan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh wilayah kabupaten, Jumat (29/5/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons serius daerah untuk mengantisipasi terjadi kendala operasional, serta menutup celah terjadinya kasus keracunan makanan pada anak sekolah. Berbeda dengan evaluasi biasa yang hanya menggunakan metode sampel acak, supervisi kali ini dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan langsung menyisir lapangan.
Petugas supervisi menyeser 209 SPPG atau dapur umum MBG yang tersebar di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember. Menggunakan sistem door-to-door (datang langsung dari pintu ke pintu) untuk memotret kondisi riil tanpa ada yang terlewat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menegaskan bahwa fokus utama tim gabungan daerah saat ini sudah bergeser total, bukan lagi sekadar mengejar kuantitas produksi harian, melainkan standardisasi kualitas mutu.
“Tujuannya adalah untuk memotret kondisi eksisting SPPG saat ini secara objektif sesuai parameter Badan Gizi Nasional (BGN). Kami ingin memastikan kualitasnya benar-benar terjaga dengan baik, sehingga ke depannya dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi masalah, seperti kasus keracunan makanan atau kendala operasional lainnya,” ujar Indra secara tegas.
Pemkab Jember mengingatkan bahwa kunci utama dari kelayakan dan higienitas makanan berada di tangan kepala dapur dan para ahli gizi. Personel tersebut merupakan tenaga profesional yang direkrut langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Indra meminta para kepala dapur untuk bersikap independen, profesional, dan patuh pada Standard Operating Procedure (SOP) sanitasi serta keamanan pangan. Mereka diwanti-wanti untuk tidak tunduk pada kemauan atau tekanan mitra kerja pihak ketiga jika hal tersebut mengorbankan standar kesehatan yang telah ditetapkan negara.
Supervisi pemetaan potensi masalah ini, diharapkan pengelolaan dapur umum menjadi lebih aman, higienis, dan sehat demi menyukseskan investasi gizi generasi masa depan anak bangsa.
