Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jember menyatakan dukungan penuh terhadap skema dana talangan atau opsi pembiayaan Rp786, 573 miliar. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan desa dari krisis pembangunan infrastruktur dan penanganan stunting.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua APDESI Jember, Kamiludin, dan Ketua PKDI Jember, Meseran, usai menggelar audiensi di DPRD Kabupaten Jember.
Kamiludin mengungkapkan bahwa kemerosotan alokasi alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir, dari yang semula Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar menjadi kisaran Rp300 juta per desa membuat pemerintah desa tidak memiliki fleksibilitas anggaran untuk memperbaiki fasilitas dasar.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, Jember akan menghadapi darurat pembangunan desa. Jalan berlubang, jembatan rusak, serta minimnya penerangan jalan tidak dapat tertangani karena minimnya anggaran,” kata Kamiludin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PKDI Jember, Meseran, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya melumpuhkan pembangunan fisik, tetapi juga mengancam program kesehatan dasar seperti pendampingan ibu hamil dan percepatan penanganan stunting.
“Padahal penanganan stunting merupakan program prioritas agar target zero stunting di tingkat desa bisa tercapai. Jika anggarannya sangat minim, tentu kami kesulitan untuk merealisasikannya,” tegasnya.
APDESI dan PKDI Jember menyerahkan penuh mekanisme teknis pembiayaan daerah kepada Pemkab Jember. Organisasi kepala desa tersebut menekankan bahwa hal terpenting adalah terakomodasinya usulan pembangunan dari 226 desa dalam APBD 2027 demi kelangsungan pelayanan publik.
